Adakah Cara Lain Meredam Rakusnya OTT Global?

Selasa, 27 Feb 2018 | 12:25 Author By

­Industri telekomunikasi khususnya selular merupakan salah satu sektor strategis andalan perekonomian Indonesia. Sektor ini berperan sebagai penggerak ekonomi yang selalu tumbuh paling kencang, rata-rata di atas 10 persen.

Bahkan dalam dua dekade sebelumnya mampu tumbuh di atas 20 persen. Ini melebihi rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran 5-6 persen per tahun.

Advertisement

Namun demikian, sejak tiga tahun terakhir, industri selular menghadapi tantangan yang cukup hebat. Kejenuhan pasar membuat industri ini harus mampu menemukan kurva kedua. Kondisi yang terbilang sulit, mengingat landscape industri telah berubah karena layanan over the top (OTT) semakin diminati oleh pengguna.

Tumbuhnya layanan OTT memang tak bisa dilepaskan dari kemajuan teknologi yang membentuk ekosistem baru, yakni DNA (device, network, application). Tidak diragukan bahwa di satu sisi OTT bermanfaat bagi pelanggan, namun di sisi lainnya keberadaan OTT juga bisa mengancam operator.

Kenyataannya kehadiran OTT telah menggerus pendapatan operator yang berasal dari layanan voice dan SMS. Digantikan oleh aplikasi messaging, voice dan juga video yang ditawarkan para penyelenggara OTT.

Apa boleh buat, pelanggan telah nyaman menggunakan beragam layanan dari OTT asing seperti Facebook, Twitter, Path, Line, WhatsApp, YouTube, Snapchat, Instagram, dan lainnya. Padahal OTT global itu menumpang di jaringan milik operator selular.

Wajar jika para operator jengkel. Mereka berinvestasi besar untuk membangun jaringan, namun ternyata malah dimanfaatkan oleh para pemain OTT. Operator hanya mendapat limpahan trafik yang padat, namun tidak sebanding dengan pemasukan yang didapat.

Malah keuntungan yang dinikmati pemain OTT berlipat-lipat. Facebook misalnya, laba raksasa media sosial itu terus melambung tinggi. Sepanjang 2016, perusahaan milik Mark Zukerberg itu, meraup keuntungan sebesar 3,57 miliar dollar AS atau sekitar Rp 47,5 triliun (kurs Rp 13.300 per dollar AS).

Tak hanya Indonesia, ancaman yang ditimbulkan oleh pemain OTT yang semakin mengikis pendapatan dari layanan suara dan SMS diakui oleh penyedia layanan di seluruh dunia.

Menurut Juniper Research, migrasi konsumen dari layanan suara dan teks operator ke layanan pesan dan media sosial dari OTT diprediksi merugikan operator jaringan, senilai hampir USD 104 miliar pada 2017. Angka itu setara dengan 12% dari pendapatan layanan mereka.

Di Indonesia acaman OTT terhadap keberlangsungan hidup operator telah terlihat nyata. Jika kita melongok laporan keuangan operator, dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan dari basic service (SMS dan voice) semakin menurun.

XL misalnya, sepanjang 2017 pendapatan operator yang identik dengan warna biru itu, mencapai Rp22,9 triliun, naik 7 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. XL mengungkapkan, 69 persen dari total pendapatan tersebut berasal dari layanan data.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, kontribusi data pada pendapatan XL pada 2017 naik 58 persen. Namun pendapatan dari voice atau panggilan telepon menurun signifikan hingga 30 persen.

Peralihan dari feature phone ke smartphone, memang memberikan kesempatan bagi operator memang terus menggenjot layanan data. Layanan berbasis mobile internet ini akan menjadi revenue generator di masa depan, menggantikan voice dan SMS yang tak lagi dominan.

Namun, dengan rendahnya tarif data, margin keuntungan yang didapat sesungguhnya tidak lebih baik. Malahan hingga saat ini, operator umumnya harus mensubsidi layanan tersebut, agar bisa bersaing dengan pemain lain, tanpa harus mengurangi Capex yang sebagian besar digunakan untuk membangun BTS.

Dalam menanggapi tren yang cenderung tak menguntungkan ini, penyedia layanan memiliki beberapa pilihan, dengan banyak pendekatan kemitraan atau melalui pola bagi hasil. Belakangan ini, operator semakin mengembangkan produk mereka sendiri, yakni OTT sejenis agar bisa kompetitif, meski terbilang telat.

Blokir Layanan

Di luar tiga pendekatan tersebut, sejumlah negara lebih memilih untuk melawan arus. Contohnya adalah Uni Emirat Arab (UEA). Alih-alih bekerjasama dengan pemain OTT global, pada akhir 2015, dua operator di negara di kawasan teluk tersebut, Etisalat dan Du, memutuskan untuk melarang penuh layanan VOIP (voice over internet protocol) milik OTT asing, seperti WhatsApp dan Skype.

Otoritas Telekomunikasi UEA mengatakan bahwa beberapa fitur tidak dari layanan OTT, seperti voice dan video tidak tersedia karena adanya kekhawatiran. mengenai cybercrime dan keamanan negara. Layanan ini akan terus diblokir tanpa batas waktu untuk memastikan keamanan dan privasi konsumen.

Meski beralasan bahwa pelarangan terkait dengan keamanan dan privasi konsumen, tak urung kebijakan tersebut menuai polemik. Sejumlah kalangan menilai bahwa, pelarangan OTT call lebih bermotif komersial. Pengguna meminta Etisalat dan Du berupaya menemukan cara untuk memonetisasi penggunaan aplikasi ini dengan cara yang berbeda ketimbang melarang aplikasi pihak ketiga.

Terlepas dari pro dan kontra, keputusan UEA memblokir layanan suara dan video milik OTT asing, menambah daftar negara yang menyatakan perang terhadap WhatsApps cs. Hingga 2017, sudah cukup banyak negara yang tidak mengizinkan OTT asing melenggang secara suka-suka karena alasan politik maupun komersial. Sebagian memblok secara penuh, sebagian melarang secara terbatas.

Negara-negara yang melarang OTT yang menawarkan VOIP secara penuh adalah Guyana, Kuwait, Libya, Korea Utara, Oman, Qatar, dan UEA.

Sedangkan negara-negara yang melarang secara terbatas adalah Belize, Brazil, Caribbean, Cina, Kuba, Mesir, Iran, Yordania, Meksiko, Myanmar, Pakistan, Panama, Suriah, Tunisia, Vietnam, Russia, dan Venezuela. Rata-rata negara tersebut mengharuskan OTT asing bekerja sama dengan operator lokal, sehingga tidak menggerus pendapatan mereka.

Bagaimana dengan Indonesia? Demi keberlangsungan hidup operator, beranikah Kementerian Komunikasi dan Informatika memblok layanan suara dan video milik OTT asing?

Terkait